Dunia Politik Terbaru sendaru12  

Kisruh Politik Sejak Ledakan Beirut, Lebanon Terancam Tak Dapat Bantuan Negara Donor

Kisruh Politik Sejak Ledakan Beirut, Lebanon Terancam Tak Dapat Bantuan Negara Donor – Waktu menjadi barang langka di Beirut. Prancis, Amerika Serikat (AS) dan negara donor lain jadi kehabisan sabar dan mendesak elit politik Lebanon agar secepatnya membentuk pemerintahan yang kredibel, atau mengucap selamat tinggal terhadap dana pinjaman internasional.

Kisruh Politik Sejak Ledakan Beirut, Lebanon Terancam Tak Dapat Bantuan Negara Donor

kisruh-politik-sejak-ledakan-beirut-lebanon-terancam-tak-dapat-bantuan-negara-donor

Hingga kini faksi-faksi politik di Beirut tetap berkutat memilih calon perdana menteri. Lebanon belum memiliki pemerintahan baru sejak ledakan di pelabuhan, memaksakan kejatuhan kabinet PM Hassan Diab, Agustus silam. Demikian layaknya mengutip DW Indonesia

Dalam sebuah pertemuan di Beirut pekan lalu, Patrick Durel, penasehat Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan bahwa Paris tetap memegang prinsip terhadap Lebanon. Tapi “kami tidak akan menolong jika ada cara reformasi,” menurut dua sumber yang ada dalam pertemuan tersebut.

“Masa-masa itu udah berlalu,” katanya merujuk terhadap kucuran uang pemberian dari Prancis yang berulangkali isikan kas Lebanon sejak Perang Saudara 1975-1990.

Kepada kantor berita Reuters, seorang diplomat barat mengklaim Prancis berencana menggelar konferensi negara donor untuk Beirut terhadap akhir November. Tapi “belum ada pertumbuhan baru,” perihal acara tersebut.

“Politisi Lebanon ulang laksanakan rutinitas mereka dan apa yang mencemaskan adalah ketidakpedulian kepada masyarakat,” tutur sumber yang tidak inginkan disebut namanya itu.

Saad Hariri, bekas perdana menteri dari grup Sunni, pas ini sedang berusaha menyatukan pemberian politik bagi pemerintahannya. Tingkat keyakinan publik terhadapnya tergolong rendah, sebab diakui ‘tokoh lama’ yang dinilai turut bertanggung jawab mempunyai Lebanon ke keadaan pas ini.

Reuters melaporkan, kebuntuan politik di Beirut makin tambah rumit sesudah AS memberi sanksi terhadap Gebran Bassil, menantu Presiden Michael Aoun, yang memimpin Gerakan Patriotik Bebas (FPM), partai Kristen terbesar di Lebanon.

Bassil dituduh laksanakan korupsi dan berafiliasi bersama dengan Hizbullah. Organisasi paramiliter pro-Iran yang terhitung aktif di parlemen itu diakui sebagai grup teroris oleh AS. Namun Bassil menepis dakwaan tersebut.

Menurut sejumlah sumber Reuters di pemerintah, kebuntuan berpangkal terhadap upaya Aoun dan Bassil memasang sejumlah menteri beragama Kristen di dalam kabinet yang berjumlah 18 orang itu. Sementara Hariri inginkan membentuk kabinet Zaken yang diisi para pakar dan tidak memiliki kaitan bersama dengan partai-partai politik.

Sebab itu lingkaran politik di Lebanon menuduh Bassil sebagai dalang kebuntuan tersebut. Penasehat Macron, Durell, dikabarkan menemui Hizbullah dan berharap grup Syiah itu menggandakan tekanan politik terhadap Bassil. Namun permintaan itu tidak diterima atas alasan politis.

Reuters melaporkan pas ini pemerintah Lebanon menguras cadangan devisa asing senilai USD 17,9 miliar (Rp 253,8 triliun) untuk membiayai anggaran negara. Oleh sebab itu sejumlah politisi mewanti-wanti terhadap kebuntuan berkepanjangan.

“Pesan dari Prancis udah benar-benar jelas, tidak ada pemerintahan, tidak ada reformasi, maka selamat tinggal,” kata sumber lain di pemerintahan Lebanon. “Dan jika Prancis mengangkat tangan, maka siapa yang akan menolong kita? Negara Teluk? AS? Tidak seorang pun,” tukasnya.

Dalam sebuah konferensi online yang digelar lembaga pemikir, CSIS, di Washington, Dorothy Shea, Duta Besar AS untuk Lebanon, tahu grup pro-Iran di Beirut inginkan mengulur pas dan menunggu berakhirnya pemerintahan Donald Trump.

Dia mengatakan pemerintahannya “memahami bahwa Lebanon penting,” dan bahwa “mencegah kebangkrutan negara adalah prioritas utama,” bagi Washington.

“Tapi kita tidak dapat menginginkanya (reformasi), lebih dari mereka,” imbuhnya.

Leave A Comment