catatan-perludem-revisi-uu-pemilu-mendesak-dilakukan
Dunia Politik Terbaru sendaru12  

Catatan Perludem Revisi UU Pemilu Mendesak Dilakukan

Catatan Perludem Revisi UU Pemilu Mendesak Dilakukan – Peneliti berasal dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama menyatakan revisi UU Pemilu merupakan keniscayaan. Menurutnya, terkandung sejumlah masalah didalam UU Pemilu waktu ini.

Catatan Perludem Revisi UU Pemilu Mendesak Dilakukan

catatan-perludem-revisi-uu-pemilu-mendesak-dilakukan

googleownsdit.com – Mau tidak mau, puas tidak suka, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang dengan desain pemilu serentak kita itu jadi suatu keniscayaan karena ada sebagian catatan persoalan,” ujar Heroik didalam diskusi daring, Minggu (24/1).

Heroik menjelaskan UU Pemilu waktu ini belum mampu menjawab tujuan dan mempermudah pelaksanaan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas. Menurutnya, coat tail effect tak signifikan, pemilih kebingungan atau invalid vote tinggi, dan kompleksitas tata kelola penyelenggaraan.

Berdasarkan belajar LIPI, Heroik menyatakan bahwa pemilu serentak dengan lima surat nada menyulitkan. Selain itu, mayoritas responden menilai pemilu serentak harus diubah.

“Ini jadi bukti bahwa tujuan berasal dari pemilu serentak yang seharusnya memudahkan pemilih beri tambahan suaranya, tetapi berasal dari survei menyatakan publik tetap mulai kesulitan dan meminta perubahan,” ujarnya.

Selain itu, kata Heroik, mengacu knowledge Pilpres dan Pileg 2019, disparitas angka surat nada tak sah benar-benar tinggi. Pilpres misalnya, raih 3.754.905 nada (2,38 persen). Sementara pemilu DPD 29.710.175 nada (19,02 persen) dan pemilu DPR raih 17.503.953 nada (11,12 persen).

Heroik tidak menolak bahwa publik miliki banyak alasan didalam memilih calon. Namun, desain pemilu dengan lima surat nada sebabkan surat nada tidak sah jadi tinggi.

“Situasi ini termasuk terjadi di level lokal,” ujar Heroik.

Terkait dengan coattail effect, Heroik berbicara tidak signifikan. PDIP selaku partai pemenang pemilu dan pengusung capres misalnya, tidak mendapat coattail effect yang signifikan. Jumlah nada PDIP tidak begitu makin tambah signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2014.

Heroik ikut menyinggung soal waktu penyelenggaraan pemilu. Ia lihat parlemen harus mengevaluasi waktu supaya tata kelola pemilu tak terbebani dan pemilih tidak kesulitan atau kebingungan.

Heroik beri tambahan proporsionalitas alokasi kursi DPR termasuk merupakan masalah didalam UU Pemilu waktu ini. Dia berbicara alokasi kursi di sebagian daerah tidak proporsional. Dia mencatat ada provinsi yang berlebihan kursi dan sebaliknya.

“Ini masalah berulang yang selalu diatur didalam UU kita,” ujarnya.

Pembentukan daerah pemilihan, lanjut Heroik, termasuk belum seusai dengan prinsip kesetaraan hingga kesinambungan sebagaimana diatur Pasal 272 UU Nomor 7/2017. Dapil di Jawa Barat III misalnya, Kota Bogor tetap digabungkan dengan kabupaten Cianjur.

“Itu kan jelas-jelas dua daerah yang tidak sama di mana Kota Bogor harus lewat Kabupaten Bogor pernah baru ke Cianjur,” ujar Heroik.

Terakhir, Heroik menyebut revisi harus dikerjakan karena ada masalah dengan ambang batas parlemen. Menurutnya, ketentuan itu sebabkan banyak nada jadi sia-sia. Dalam Pemilu 2019, dia mencatat ada 13.595.842 nada yang terbuang.

Heroik tidak menolak ambang batas diperbolehkan oleh MK. Namun, kuantitas ambang batas yang tinggi sebabkan nada jadi terbuang.

Leave A Comment