bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop
Dunia Politik Terbaru sendaru12  

Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop

Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 166 dugaan pelanggaran berbentuk politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop

bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop

googleownsdit.com – Ada 166 dugaan pelanggaran politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak mencukupi unsur terpenuhi,” kata Ketua Bawaslu Abhan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (19/1).

Ia menerangkan pelanggaran politik uang diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 perihal Pilkada di mana disebutkan bahwa putusan dan sanksi ialah diskualifikasi.

Selain politik uang, Abhan melanjutkan, judibolalive99 pihaknya menemukan model pelanggaran lain yang berjalan dalam penyelanggaraan Pilkada Serentak 2020 pada lain pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, sampai pelanggaran pidana.

“Sebanyak 1.489 pelanggaran administrasi, 288 pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, 179 pelanggaran pidana, dan 1.562 pelanggaran hukum lain.

Abhan berkata, pelanggaran perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tetap ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, masalah itu pada lain 484 masalah mendukung tidak benar satu pasangan calon kepala area di tempat sosial, 150 masalah menghadiri kegiatan sosialisasi partai politik, 103 masalah lakukan pendekatan ke parpol, 110 masalah mendukung tidak benar satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung tidak benar satu paslon.

“Ini telah diberikan oleh KASN sebanyak 1.562 himbauan kepada PPKnya,” katanya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya dapat membentuk panitia kerja (panja) untuk menindaklanjuti berbagai masalah di Pilkada Serentak 2020.

“Untuk menindaklanjuti persoalan Pilkada 2020, Komisi II membentuk Panja evaluasi pilkada serentak 2020,” kata Doli.

Dia membeberkan, lebih dari satu persoalan yang perlu dievaluasi pada lain perihal politik uang, netralitas ASN, kelemahan koordinasi penyelenggara Pemilu, sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Leave A Comment